Jawa Barat baru saja menyelesaikan rangkaian perayaan budaya yang signifikan melalui Kirab Milangkala Tatar Sunda. Prosesi yang melibatkan pengarak-arakan pusaka bersejarah Mahkota Binokasih Sanghyang Pake ke berbagai daerah ini tidak hanya menjadi simbol pemersatu wilayah, tetapi juga memicu diskusi publik yang luas mengenai arah pembangunan pariwisata dan pelestarian warisan budaya di provinsi tersebut.
Setelah mahkota legendaris tersebut resmi dikembalikan ke tempat penyimpanannya di Museum Prabu Geusan Ulun, Sumedang, pada Senin (18/5/2026), harapan Dedi Mulyadi (KDM) terkait dampak jangka panjang kegiatan ini mulai menuai sorotan. Harapan KDM usai Kirab Milangkala Tatar Sunda untuk Jabar ini menekankan pada transformasi kualitas lingkungan dan penataan kawasan bersejarah sebagai fondasi utama pariwisata yang berkelanjutan.
Menjaga Warisan Budaya di Tengah Modernisasi
Mahkota Binokasih Sanghyang Pake, sebuah peninggalan Kerajaan Sunda dari abad ke-14, merupakan objek vital dalam rangkaian kirab tersebut. Upacara penyerahan kembali pusaka ini di Gedung Negara Sumedang dilakukan dengan protokol pelestarian yang ketat. Keterlibatan benda cagar budaya bernilai sejarah tinggi ini menuntut pengawalan khusus guna memastikan keamanan fisik pusaka selama mobilitas berlangsung.
Tujuan utama dari kegiatan ini, menurut pemerintah provinsi, adalah untuk merajut kembali silaturahmi antar-wilayah di Jawa Barat sekaligus memberikan edukasi kepada generasi muda mengenai akar sejarah mereka. Namun, di balik kemeriahan seremoni, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh terjebak pada euforia sesaat. Baginya, kirab ini harus menjadi katalisator bagi perubahan nyata di lapangan.
Dampak Berganda: Dari Ekonomi Kreatif hingga Kebersihan
Dalam pandangan Dedi Mulyadi, keberhasilan sebuah acara budaya harus diukur dari multiplier effect atau dampak berganda yang dihasilkan bagi masyarakat luas. Ia mencatat adanya peningkatan aktivitas ekonomi, terutama di sektor perhotelan dan pariwisata, selama rangkaian kirab berlangsung. Ia menyoroti fenomena hotel-hotel yang penuh dan meningkatnya kunjungan wisatawan sebagai indikator positif.
Namun, KDM memberikan catatan kritis mengenai kesiapan infrastruktur dan lingkungan. Ia berharap bahwa setelah kirab selesai, seluruh daerah di Jawa Barat harus menunjukkan peningkatan kualitas, terutama dalam aspek kebersihan dan penataan lingkungan. Menurutnya, citra suatu destinasi wisata sangat bergantung pada kenyamanan dan keasrian kawasan tersebut.
Sebagai ilustrasi, ia menyoroti kondisi keraton-keraton di Cirebon yang menurutnya saat ini kurang memiliki ruang terbuka yang memadai. Ia berpendapat bahwa keraton-keraton tersebut kini terkesan “dikepung” oleh bangunan-bangunan baru yang tidak selaras dengan nilai historis dan estetika kawasan. Kondisi lingkungan yang tidak harmonis ini dinilai menjadi salah satu hambatan dalam menarik minat publik secara lebih luas.
Strategi Penataan Kawasan untuk Pariwisata Berkelanjutan
Terkait langkah ke depan, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya keselarasan arsitektur di sekitar situs sejarah. Ia berargumen bahwa bangunan-bangunan baru di sekitar keraton harus dirancang dengan memperhatikan konteks budaya agar tercipta suasana yang otentik. “Kedepan, seluruh bangunan yang ada di sekitar keraton itu harus selaras, baru akan melahirkan gelombang publik untuk datang berkunjung,” ujarnya.
Pihaknya juga memberikan peringatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk tidak terburu-buru dalam mengejar kuantitas kunjungan wisatawan. Menurut KDM, prioritas utama saat ini adalah penataan kawasan ke arah yang lebih baik dan terencana. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan pariwisata tidak mengorbankan integritas sejarah dan kenyamanan publik.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai upaya pelestarian cagar budaya di Jawa Barat, publik dapat memantau laman resmi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat yang secara berkala merilis laporan terkait pemeliharaan situs sejarah dan pengembangan destinasi wisata di wilayah tersebut.
Langkah Selanjutnya bagi Pemerintah Daerah
Harapan yang dilontarkan oleh Dedi Mulyadi ini kini menjadi bahan diskusi di berbagai kalangan, terutama mengenai bagaimana pemerintah daerah dapat mengintegrasikan aspek pelestarian budaya dengan tuntutan modernisasi. Fokus utama ke depan akan tertuju pada kebijakan penataan kawasan di sekitar situs-situs bersejarah, seperti yang telah dicontohkan pada kasus keraton di Cirebon.
Sejauh ini, belum ada jadwal resmi terkait kebijakan baru mengenai zonasi bangunan di sekitar kawasan keraton. Namun, pihak terkait diharapkan dapat melakukan koordinasi lebih lanjut dengan para ahli tata kota dan pelestari budaya untuk merumuskan regulasi yang selaras dengan visi tersebut. Masyarakat diimbau untuk terus mengawal proses ini agar warisan luhur Tatar Sunda tetap terjaga di tengah arus modernisasi.
Bagaimana menurut Anda mengenai langkah penataan kawasan bersejarah di Jawa Barat ini? Mari diskusikan pandangan Anda di kolom komentar dan bagikan artikel ini jika Anda merasa informasi ini bermanfaat bagi komunitas kita.
